A. Sejarah adanya kabupaten merangin
Berdasarkan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Sumatera di Bukit Tinggi pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga sub Propinsi, yaitu : Sub Propinsi Sumatera Utara, Sub Propinsi Sumatera Tengah, Sub Propinsi Sumatera Selatan.
Kemudian dengan UU Nomor 10 tahun 1946 sub propinsi tersebut ditetapkan menjadi propinsi, dimana daerah Kresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, dan kabupaten Merangin tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah.
Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari :
- Kabupaten Batang Hari
- Kabupaten Merangin
- Kabupaten Kerinci
Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo Tebo) yang beribukota di Bangko. Kemudian ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD.
Selanjutnya, dengan adanya gerakan PRRI tahun 1958 Kantor Bupati Merangin di bakar dan dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarolangun Bangko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui UU No. 7 tahun 1965, maka pusat pemerintahan ditempatkan di Bangko dan juga menempati bangunan tersebut. Setelah itu pindah ke Kantor yang baru di jalan Jendral Sudirman Km2, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun beribukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin beribukota di Bangko.
Dasar pembentukan wilayah Kabupaten Merangin adalah Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN tahun 1999 Nomor 182, TLN Nomor 39030). Kabupaten Merangin merupakan Pengembangan dari Kabupaten Sarolangun Bangko dan hari jadinya tanggal 5 Agustus 1965.
B. Visi dan misi kabupaten merangin
Ada pun visi dan misi dari kabupaten merangin adalah sebagai berikut
VISI :
VISI Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Merangin adalah “Terwujudnya Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Kabupaten Merangin”.
MISI :
Untuk mewujudkan VISI yang ditetapkan, maka perlu didukung oleh MISI sebagai satu pernyataan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Adapun MISI dari pengembangan System Informasi Kesehatan Kabupaten Merangin adalah :
1. Mengem$bangkan pengelolaan data yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan analisis data.
2. Me$ngembangkan pengemasan data dan informasi dalam bentuk bank data, profil kesehatan, dan kemasan- kemasan informasi khusus.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama (kemitraan) dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan.
4. Mengembangkan pendayagunaan data dan informasi kesehatan.
C. Politik yang ada pada tubuh kabupaten merangin dan cara penanganan masalah
Masalah politik sendiri di tubuh kabupaten merangin telah mengalami kemajuan di bandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada masa awal nerdirinya merangin telah mengadakan 10 gerakan politik di bidang kesehatan.
Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kesehatan yang terbaik pada masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merumuskan sutu politik dibidang sistem informasi kesehatan sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan lain yang akan dilaksanakan yaitu:
Dalam rangka menyelenggarakan kebijakan politik yang akan mensejahterakan seluruh rakyat merangin maka dewan pimpinan merangin mengadakan 10 Langkah dalam Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based Pada Dinas Kesehatan Kab. Merangin, yang di kenal dengan istilah 10 politik kesehatan yang evidence based sebagai berikut:
1. Meninjau kembali Sistem yang ada (Reviewing the existing system)
Langkah awal yang harus dilaksanakan dengan meninjau kembali sistem yang ada dengan melihat apakah sistem saat ini telah ada kita tidak dapat serta merta membangun sistem baru melainkan harus melihat kedalam apakah saat ini sudah ada sistem yang dilaksanakan, Tahapan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
Inventarisir formulir yang ada. Mencoba menilai kualitas data mengunakan formulir yang ada. Aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian adalah sebagai berikut :
(a) Ketepatan.
(b) Kelengkapan.
(c) Memenuhi syarat.
(d) Tepat waktu.
Mencari pemecahan masalah yang ada dalam pengumpulan data.
Melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pengolahan data, dengan cara sebagai berikut :
(a) Analisa data
(b) Bagaimana penyebarluas data
(c) Suplay dan logistic
(d) Pengembangan sumber daya manusia, khususnya staf yang ada.
(e) Kerjasama, koordinasi, komunikasi antara dinas kesehatan dengan lintas sektoral yang terkait.
Melihat aspek yang dibutuhkan dalam indentifikasi sistem, apakah dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut :
a. Apakah masih dapat dipertahankan.
b. Apakah masih dapat diperbaharui.
c. Ataukah dihilangkan.
Membuat dan melaporkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan serta mendiskusikan hasil penilaian dengan kepala dinas dan bidang terkait.
2. Menentukan kebutuhan data (Defining data needs)
Langkah kedua yang kita laksanakan ialah melihat kebutuhan data setiap tingkatan administrative. Mengingat setiap tingkatan administratif memiliki peran yang tidak sama, sehingga kebutuhan data juga akan berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan data dapat dipenuhi melalui sistem pengumpulan data rutin. Data yang jarang dikumpulkan atau hanya diperlukan untuk suatu kecamatan tertentu dapat diperoleh melalui penelitian atau survei menggunakan sampel.
Beberapa pertanyaan yang harus kita jawab berhubungan dengan kebutuhan data diantaranya :
a) Kebutuhan minimum data dasar
b) Tugas pokok dan fungsi harus lebih dipahami sebagai tanggungjawab guna lebih mengintegrasikan data-data yang ada, terkait pula sumber daya staff yang ada guna mengidentifikasi kebutuhan data sangat lemah.
c) Membedakan data yang seharusnya termasuk dalam sistem pengumpulan data rutin dengan data yang dihasilkan melalui studi dan survey.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi alur data (Determining the data flow)
Langkah ketiga yang kita lakukan yaitu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alur data, dimana tidak semua data yang terkumpul pada puskesmas tertentu harus di kirim ke Dinas Kesehatan. Data paling rinci disimpan sebagai arsip ditempat yang telah ditentukan, penyampaian laporan ke Dinas Kesehatan sebaiknya sesuai dengan kesepakatan bersama data apa yang harus dikirim.
a. Menentukan siapa yang bisa mengolah data, dengan cara identifikasi :
· Identifikasi variabel/indikator kebutuhan penentu keputusan.
· Identifikasi unit yang sesuai dengan kemampuan staff.
Faktor Determinan yang perlu diperhatikan pada langkah ini adalah Fungsi dari Dinas Kesehatan yang nantinya akan memanfaatkan serta menghasilkan informasi.
b. Coba tentukan seberapa sering data dibutuhkan dalam semua tingkat, dengan memperhatikan beberapa faktor :
· Kebutuhan dari semua tingkat
· Seberapa jauh fenomena dapat diobservasi
· Mencatat kejadian langka atau suatu kejadian yang terabaikan (misalnya : Pemberian label vaksin imunisasi di desa)berdasarkan permintaan lanjut atau sebagian setiap bulannya.
c. Menentukan apakah format data telah sesuai dengan permintaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin yang nantinya dapat dipergunakan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selanjutnya pada Departemen Kesehatan RI.
d. Membuat diagram dan kesimpulan informasi guna pengambilan keputusan.
Tantangan yang kiranya akan dalam hal ini :
§ Kurangnya pemahaman staf tentang bagaimana teknik pengumpulan data, disamping kesiapan fasilitas pemerosesan data (komputer).
§ Ketidakmampuan membedakan data yang dibutuhkan untuk pelayanan dan data yang dibutuhkan oleh manejemen yang digunakan untuk perencanaan dan monitoring.
§ Rendahnya tingkat kemampuan administrasi untuk menyimpulkan data dasar yang dikumpulkan, antara lain :
o Kurangnya keahlian teknis dari staf
o Kurangnya fasilitas memproses data (komputer)
o Kurangnya keahlian staf dalam mengoperasikan komputer
o Kurangnya fasilitas untuk mengumpulkan data dasar pada bagian administrasi level rendah
4. Desain pengumpulan dan cara pelaporan data (Designing the data collection and reporting tools)
Langkah keempat mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data. Prinsip yang perlu kita penuhi guna mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data yaitu : Staf yang bertugas untuk mengisi formulir laporan harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai maksud dari formulir tersebut. Pengumpulan dan pelaporan data seefektif mungkin, sederhana dan lengkap.
Langkah-langkah guna mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data sebagai berikut :
a) Membuat draft formulir dari berbagai macam laporan yang dibutuhkan dengan maksud agar sebagai acuan dan merupakan indikatornya.
b) Membandingkannya kemudian memastikan seluruh data dapat di ambil menggunakan formulir tersebut
c) Mencoba menerapkan draft tadi pada petugas pengelolanya kemudian diskusikan kepada mereka apa kekuarangan formulir baru ini dengan cara pertama membandingkan dengan formulir yang lama, kedua apa kelebihan dan kekurangannya, ketiga cobalah modifikasi formulir tersebut guna lebih mengoptimalisasikannya, keempat formulir tersebut harus menggunakan bahasa indonesia yang dengan ejaan yang disempurnakan.
d) Persiapkanlan petunjuk penggunaan formulir tersebut.
e) Laksanakanlah Uji coba dengan menggunakan formulir tersebut sesuai dengan petunjuk yang telah ada.
f) Nilai dan evaluasilah hasil ujicoba diatas.
g) Dari hasil penilaian dan evaluasi, buatlah formulir yang baru.
Ada beberapa permasalan yang perlu kita cermati dimana Teknik dan kemampuan pengumpul data tidak konsisten dengan kebutuhan pengolah data. Selanjutnya pelaksaanaan uji yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan menyangkut dimana, siapa pelaksananya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.
5. Pengembangan prosedur pemerosesan data (Developing procedures for data processing)
Langkah kelima Mengembangkan prosedur pemerosesan data dimana data Sistem Informasi yang kita rencanakan diproses secara konsisten sesuai dengan tujuan pengumpulan, perencanaan, analisis dan pemanfaatan data.
Langkah-langkah guna Mengembangkan prosedur pemerosesan data sebagai berikut :
v Lakukan asesment terhadap keuntungan dan kerugian pemrosesan data secara manual dibandingkan dengan menggunakan komputer, dengan mempertimbangkan faktor – faktor berikut :
ü Biaya
ü Ketersediaan tenaga dengan keahlian yang sesuai untuk beralih ke sistem komputer erutama di tingkat terendah dimana sistem komputerisasi akan diterapkan.
ü Ketersediaan tenaga tehnisi apabila terjadi kerusakan
v Apabila kita memilih untuk mengembangkan sistem komputerisasi, pastikan bahwa nantinya akan dipergunakan untuk pemrosesan data sampai pada Puskesmas, assesment pula SDM yang ada pada Puskesmas apakah perlu dilaksanakan pelatihan baik pengoperasiannya maupun pemeliharaan sistem.
v Tentukan spesifikasi pengembangan software kaitanya dengan pengguna data pada tingkat yang berbeda. Aspek yang penting untuk dipertimbangkan adalah:
v Software yang ada apakah telah legal menurut hukum ? dalam artian Shareware (Lisensi apa telah kita dapatkan ?)
§ Hindari pembajakan Software
§ Pilihlah Software yang mudah dipahami serta sebisa mungkin murah (Opensource)
§ Apakah software ini dapat menyediakan laporan secara rutin
§ ·Terdapat mekanisme pengawasan/pemeriksaan kualitas data didalam software tersebut
§ Kebutuhan analisis data dari pengguna
6. Mengembangkan program pelatihan (Developing the training programme)
Langkah keenam Mengembangkan program pelatihan dengan tunjuan meningkatkan sumber daya pelaksana dengan merancang pelatihan sesuai dengan tingkatan pengetahun pengelola.
Yang perlu diperhatikan guna keberhasilan pelaksanaan pelatihan adalah :
ü Pemilihan peserta yang tepat bagi program pelatihan yang berbeda-beda.
ü Identifikasi latar belakang staf yang akan mendapat pelatihan.
ü Penyebarluasan materi dan buku panduan.
ü Fasilitas yang tepat untuk pelaksanaan pelatihan.
7. Ujicoba sistem (Pre-testing the system)
Salah satu tahapan penting dalam pengembangan suatu Sistem Informasi yaitu Uji coba sistem sebelum diimplementasikan, suatu sistem harus diujicoba pada kondisi yang mencerminkan kondisi sebenarnya.
Ujicoba sebaiknya dilaksanakan sesuai tahap-tahap sebagai berikut :
a) Langkah pertama
Menyiapkan petunjuk pelaksanaan uji coba, petunjuk ini memuat pertanyaan-pertanyaan berikut :
Dimana?
Memilih tempat dimana uji coba sistem tersebut akan dilakukan.Diperlukan pengembangan kriteria untuk menentukan lokasi uji coba.Dapat berupa faktor teknis seperti tingkat keahlian dan kualifikasi staf di wilayah, pertimbangan praktis seperti letak wilayah, dukungan infrastruktur dan kerjasama staf.
Siapa?
Siapa yang akan menjadi peserta uji coba. Ini penting untuk menentukan type pengguna dan penyedia data.
Apa?
Apa yang menjadi tujuan dari diadakannya uji coba ini, khususnya aspek-aspek apa saja dalam Health Management Information Systems yang akan diujicoba.
Bagaimana?
Alat-alat dan mode apa saja yang akan dikembangkan untuk pengumpulan data secara sistematis hingga diperoleh formulir uji coba yang efisien.
Berapa Lama ? Berapa lama uji coba tersebut akan dilakukan
b) Langkah Kedua
Orientasi staf yang terlibat dalam uji coba, yang harus dilaksanakan ialah :
Jelaskan tujuan dan prosedur uji coba
Lakukan pelatihan bagi pengguna dan penyedia data di wilayah uji coba
Laksanakan kegiatan uji coba
Buat laporan
Rumuskan rekomendasi dari hasil uji coba
Karena uji coba merupakan salah satu tahap yang harus kita cermati dan membutuhkan kehati-hatian sebaiknya Penerapan mekanisme monitoring yang proaktif dan sistematis selama fase uji coba. Pembaharuan perangkat lunak secara sistematis di semua unit yang telah diinstalkan sistem dan yakinkan bahwa jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah siap melaksanakannya.
8. Monitoring dan Evaluasi pada sistem (Monitoring and evaluating the system)
Tujuan dari monitoring dan evaluasi tidak hanya fokus pada mencari kesalahan dan kekurangan pada sistem tetapi terhadap aspek-aspek lain yang mendukung secara tidak langsung. Cara ini sangat baik dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan uji coba suatu sistem.
Monitoring dan evaluasi kiranya dilaksanakan melalui tahapan berikut :
a) Membuat rencana pengembangan yang sistematik bagaimana melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti Apakah Monitoring dan Evaluasi itu? Bagaimana cara melaksanakannya? Siapa yang melaksanakannya? Berapa frekuensi yang bisa dikondisikan? Bagaimana pelaksanaan dari disaminasi sistem? Apa umpan balik dari evaluasi untuk dapat diperbaiki?
b) Cobalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan monotoring dan evaluasi karena prioritas kegiatan terletak pada tersedianya sumber daya dan kebutuhan.
c) Lanjutkan dengan merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
d) Laksanakanlah disiminasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.
e) Langkah terakhir buatlah suatu rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.
Sebaiknya monitoring dan evaluasi menjadi kegiatan yang sifatnya rutin dilaksanakan serta dapat menyediakan petunjuk yang sifatnya teknis dan berisi informasi lainnya.
9. Mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data (Developing data dissemination and feedback mechanisms)
Cara efektif untuk memotivasi para pengolah data pada level terendah seperti Puskesmas adalah dengan terus menerus memberikan umpan balik baik positif dan negatif mengenai data yang telah mereka hasilkan.
Langkah yang harus dilalui yaitu :
a) Tentukan langkah paling efektif dan efisien untuk mendiseminasikan data dengan mempertimbangkan faktor-faktor Kepada siapa data akan didiseminasikan? Kebutuhan kelompok sasaran harus dipertimbangkan. Apa yang harus didiseminasikan? Hal ini tidak hanya output, tetapi juga umpan balik tentang siapa yang menggunakan informasi dan apa/bagaimana mereka menggunakannya. Seberapa sering data harus didiseminasikan ke kelompok sasaran. Dalam format format seperti apa diseminasi kepada kelompok sasaran yang berbeda-beda? Berbagai bentuk dan acara untuk diseminasi harus dipertimbangkan.
b) Identifikasi sumber daya manusia, anggaran/biaya dan sumber daya lainnya guna mengimplementasikan rencana diseminasi data.
c) Prioritaskan berbagai cara diseminasi data agar dapat diadopsi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
d) Implementasikan kegiatan diseminasi data.
e) Kembangkan dan implementasikan sistem monitoring dan evaluasi diseminasi data serta umpan balik yang telah dilaksanakan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ialah pertama cakupan yang dimaksudkan adalah sejauh mana pencapaian terhadap target audiens? Kedua bagaimana pengaruh umpan balik terhadap staf. Ketiga tingkat utilisasi berdasarkan target audiens – apakah mereka benar-benar menggunakan data yang telah disajikan dalam presentasi?
Tantangan yang akan dihadapi diataranya bagaimana kita menyiapkan laporan, jumlah anggaran yang terbatas untuk membiayai kegiatan diseminasi, bagaimana memastikan agar aktivitas diseminasi mencapai sasaran yang tepat. Cobalah tetap konsistensi antara data yang didiseminasikan melalui Sistem Informasi manajemen kesehatan dengan data yang akan dipublikasikan dan diseminasikan bagian lain yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, khususnya pada program yang masih harus berkoordinasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
10. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan (Enhancing the Health Management Information Systems)
Pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan akan selalu berkembang, dimana para pelaku yang terlibat di bidang ini akan selalu mencoba untuk mengembangkannya mengikuti trend yang ada.
Inilah 10 langkah politik kabupaten merangin yang membuat ia lebih dahulu maju pada awal perkembangannya walaupun pada akhirnya tersusul dengan perkembangan kabupaten – kabupaten lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar